Hasil Audit Century Baru Kelar November

Bank Century (Andika Wahyu)

BERITA TERKAIT

• Ada Apa di Balik Pinjaman Budi Mulya?
• Dana Century ke Budi Mulya, BPK Pilih Bungkam
• DPR Sudah Diberi Tahu BPK soal Aliran ke Budi
• Harta Deputi BI Budi Mulya Rp9,4 Miliar
• DPR: Budi Mulya Bisa Langgar Kode Etik

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan laporan hasil audit forensik terkait aliran dana pemilik PT Bank Century Tbk baru akan dikeluarkan akhir November mendatang.

Desakan agar BPK segera mengumumkan laporan hasil audit itu mengemuka setelah Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya dikabarkan menerima pinjaman dari pemilik Bank Century, Robert Tantular.

"Saya sudah bilang kalau laporan itu baru selesai akhir November," kata Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri kepada VIVAnews.com saat ditemui di kantor BPK, Jakarta, Senin 3 Oktober 2011.

Hasan menyatakan dirinya tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai kapan aliran dana tersebut dilakukan ke Budi Mulya. "Saya belum ada pernyataan apa-apa, kalau BPK belum mengeluarkan statement, artinya belum mengeluarkan pendapat," kata Hasan.

Alasan lain yang menyebabkan tidak bisa mengeluarkan pernyataan adalah kode etik yang menegaskan larangan kepada siapa pun untuk memberitahukan hasil laporan audit, jika belum diserahkan pada pihak peminta laporan.

Dia pun menyatakan, setiap laporan hasil audit yang belum disampaikan ke pihak berwenang tidak bisa dibuka kepada publik. "Tolong pahami, saya orangnya sangat ketat untuk menjaga etik, dan sumpah jabatan," tegas dia.

Untuk itu, Hasan meminta agar seluruh pihak menunggu laporan resmi dari BPK setelah laporan tersebut sudah disampaikan ke anggota dewan di Gedung MPR/DPR.

"Makanya tunggulah nanti laporan resmi dari BPK, kalau sudah ada laporan resmi dari BPK baru saya bisa bicara. Kalau belum ada laporan resmi kami mohon maaf," ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua BPK, Hadi Purnomo juga menyatakan hal serupa. "Kalau laporan selesai, kami laporkan ke DPR, baru terbuka untuk umum. Jika sesuai UU Keuangan dan BPK, setelah laporan selesai, kami kirim ke peminta laporan," kata dia.

Hadi hanya mengungkapkan bahwa laporan hasil audit forensik saat ini masih ditelaah oleh para bawahannya. "Jadi pokoknya, laporannya masih di bawah, masih di tim. Tim pemeriksanya," ujar Hadi Purnomo kepada VIVAnews.com.

Seperti diketahui, Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya dikabarkan telah menerima pinjaman sebesar Rp1 miliar dari pemilik Bank Century, Robert Tantular.

Dari pengakuannya kepada internal BI, Budi Mulya kabarnya menyatakan pinjaman tersebut bersifat pribadi dan tak ada kaitannya dengan tugasnya sebagai anggota dewan gubernur BI. (art)

Read more

Negara-negara Terbaik untuk Bisnis

Perekonomian Kanada (REUTERS/Andy Clark)

BERITA TERKAIT

• Miliarder Paling Merugi Selama 2010
• Kekayaan Bill Gates Bertambah Rp46,5 Triliun
• Daftar Negara Pengutang Terbesar (II)
• Ini Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak di Dunia
• 2010, Orang Kaya China Hamburkan Uang Rp221 T

VIVAnews - Majalah Forbes menempatkan Kanada sebagai negara terbaik untuk bisnis mengalahkan Amerika Serikat yang lumpuh oleh kekuatan resesi double dip dan Eropa yang tengah berjuang mengatasi masalah utang. 

PDB Kanada tercatat US,6 triliun, terbesar kesembilan di dunia. Ekonomi ini tumbuh 3,1 persen pada tahun lalu, dan tahun ini diperkirakan masih tumbuh 2,4 persen.

Dalam laporan Forbes, Senin 3 Oktober 2011, Kanada berhasil tumbuh di tengah krisis perbankan yang melanda AS dan Eropa. Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia dan Bank of Montreal bisa menghindari dana talangan dan menguntungkan selama krisis keuangan yang dimulai pada 2007. Bank-bank Kanada menguntungkan karena praktik konservatif pinjaman mereka.

Kanada bergerak naik dari peringkat keempat tahun lalu berkat memperbaiki standing pajak. Struktur kredit pajak direformasi dengan memperkenalkan penyelarasan Pajak Penjualan di Ontario dan British Columbia pada 2010. Tujuannya untuk membuat bisnis di Kanada lebih kompetitif. Status pajak Kanada juga meningkat berkat penurunan tarif pajak perusahaan dan karyawan.

Sebenarnya Kanada bersandar pada ekonomi Amerika Serikat . Kanada merupakan pemasok minyak terbesar untuk Paman Sam dan tiga-perempat tujuan ekspor adalah AS. Meski pengangguran AS telah berada di atas 9 persen, di Kanada hanya 7,3 persen, jauh dibandingkan dengan rata-rata dalam 25-tahun, yaitu 8,5 persen. Tingkat pengangguran ini juga lebih kecil dibandingkan dengan zona euro yang mencapai 10 persen.

Selain masalah pajak, dalam penobatan kali ini, Forbes juga mempertimbangkan faktor-faktor lain di 134 negara. Beberapa faktor di antaranya soal hak milik, inovasi, teknologi, korupsi, kebebasan (pribadi, perdagangan, dan moneter), perlindungan investor, dan kinerja pasar saham.

Dalam peringkat ini, Indonesia berada di peringkat ke 75, jauh ditinggalkan Singapura dan Malaysia yang menempati peringkat 6 dan 34.

Berikut negara-negara terbaik untuk investasi versi Forbes:
1. Kanada
2. Selandia Baru
3. Hong Kong
4. Irlandia
5. Denmark
6. Singapura
7. Swedia
8. Norwegia
9. Britania Raya
10 Amerika Serikat
...

34. Malaysia
...

66. Thailand
...

75. Indonesia

(umi)

Read more

BI: Imbas Global, CDS Indonesia Ikut Naik

Rupiah (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• Jaga Rupiah, BI Diimbau Intervensi CDS
• Hedge Fund Bertaruh Atas Rupiah?
• Darmin: Jaga Rupiah Belum Gunakan Valas
• BI Serap SUN Rp230 M, Pemerintah Rp4,15 T
• Jadi Amunisi Rupiah, Cadangan Devisa Aman

VIVAnews - Bank Indonesia menilai melemahnya nilai tukar rupiah pekan lalu lebih banyak disebabkan oleh faktor global, seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika. Krisis utang global itu berdampak pada kenaikan credit default swap (CDS).

Peneliti Senior Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI), Elizabeth Sukowati, mengatakan kenaikan CDS tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara lain. Meski demikian, secara fundamental, perekonomian Indonesia masih bagus.

“Fundamental ekonomi kita masih bagus, dari sisi domestik juga masih kuat. Kenaikan CDS itu tidak hanya Indonesia, tapi saya lihat beberapa negara juga CDS-nya bergerak (naik)," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2011.

Apakah para hedge fund bertaruh atas default suatu negara dengan instrumen CDS? Sukowati menjelaskan, krisis yang terjadi di Yunani dan negara Eropa, serta Amerika penyebabnya karena utang yang tinggi. Kondisi itu menimbulkan spekulasi apakah Yunani akan mampu membayar surat utangnya, karena defisit fiskal mencapai 80 persen, belum ditambah utang yang besar.

Jika investor tidak percaya, mereka akan menjual surat berharga yang dimilikinya, sehingga harga jatuh.

“Masyarakat tidak lagi percaya dengan Yunani, dan akhirnya mereka menjual surat berharga dengan harga yang murah. Karena banyak yang menjual dan mengalami kerugian, akhirnya mengalami kekurangan likuiditas,” paparnya.

Sebelumnya, pelaku pasar membisikkan bahwa kejatuhan nilai rupiah disinyalir merupakan ulah para hedge fund yang bertaruh atas default suatu negara atau perusahaan dengan instrumen CDS (credit default swap). Bahkan Dalam beberapa tahun terakhir, kontrak CDS sering dijadikan indikator kesehatan keuangan perusahaan atau negara terkait penerbitan surat utang.

Bahkan, seperti dikutip dari Reuters, beberapa pejabat pemerintah di negara Eropa mengatakan para spekulator seperti hedge fund menggunakan kontrak CDS itu untuk memengaruhi kasus gagal bayar utang di Yunani dan menekan nilai tukar euro. (art)

Read more

Negara Terbaik untuk Bisnis, Bagaimana RI?

Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (VIVAnews/Muhamad Solihin)

BERITA TERKAIT

• Bank Dunia: 2012, Indonesia Tumbuh 6,3%
• Negara-negara Terbaik untuk Bisnis
• BKPM: Fondasi Ekonomi Indonesia Kuat
• Modal RI di Tengah Krisis Global
• Hatta: Ekonomi Indonesia Waspada

VIVAnews - Majalah Forbes menempatkan Kanada sebagai negara terbaik untuk bisnis. Kanada mengalahkan negara-negara Amerika Serikat dan Eropa yang tengah dilanda resesi.

Dalam penetapan ini, Forbes mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pajak, hak milik, inovasi, teknologi, korupsi, kebebasan (pribadi, perdagangan, dan moneter), perlindungan investor, dan kinerja pasar saham.

Di Asia Tenggara, peringkat terbaik justru ditempati Singapura. Negara yang pada 2010 lalu tumbuh 14,5 persen dan memiliki rata-rata pendapatan per kapita US.600. Secara keseluruhan, Singapura menempati posisi ke enam setelah Kanada, Selandia Baru, Hong Kong, Irlandia, dan Denmark.

Singapura memiliki ekonomi pasar bebas yang sangat maju dan sukses. "Ia sangat terbuka dan bebas korupsi, harga yang stabil, dan PDB per kapita lebih tinggi dari sebagian besar negara maju," tulis laporan Forbes.

Perekonomian Singapura sangat tergantung pada ekspor, terutama barang elektronik, produk-produk teknologi informasi, dan farmasi. Sektor jasa keuangan juga tumbuh cepat. Pertumbuhan PDB riil rata-rata 7,1 persen antara 2004 hingga 2007. Pertumbuhan ekonomi 2009 hanya 1,3 persen sebagai akibat dari krisis keuangan global, namun rebound hampir 14,7 persen pada 2010.

"Singapura telah menarik investasi besar dalam produksi farmasi dan teknologi medis. Mereka akan melanjutkan upaya untuk mendirikan Singapura sebagai pusat keuangan Asia Tenggara dan teknologi tinggi."

Selanjutnya adalah Malaysia yang menduduki peringkat ke 34. Malaysia memiliki pertumbuhan ekonomi 7,2 persen dan pendapatan per kapita US.700. Negara berpenghasilan menengah ini telah mengubah dirinya sejak 1970 dari produsen bahan mentah menjadi ekonomi multi sektor.

Di bawah Perdana Menteri Najib saat ini, Malaysia berusaha mencapai status yang berpenghasilan tinggi pada 2020, dan terus bergerak lebih jauh dengan memberi nilai tambah dengan menarik investasi di bidang keuangan Islam, industri teknologi tinggi, bioteknologi, dan jasa.

Pemerintahan Najib juga melanjutkan upaya meningkatkan permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor. Namun demikian, ekspor --khususnya elektronik, minyak dan gas, kelapa sawit, dan karet-- tetap menjadi penggerak yang signifikan pada perekonomian. Sebagai pengekspor minyak dan gas, Malaysia memiliki keuntungan dari harga energi dunia lebih tinggi. Meski demikian, meningkatnya biaya bensin dan solar dalam negeri memaksa pemerintah disaring memotong subsidi bahan bakar.

"Pemerintah juga berusaha mengurangi ketergantungan pada produsen minyak negara Petronas, yang memasok lebih dari 40 persen dari pendapatan pemerintah," tulis keretangan itu.

Sementara itu Thailand menempati posisi ke 66. Dengan infrastruktur yang dikembangkan, perekonomian bebas, kebijakan pro-investasi, dan industri ekspor yang kuat, Thailand menikmati pertumbuhan yang solid 2000-2007 rata-rata lebih dari 4 persen per tahun, sejak pulih dari krisis keuangan Asia 1997-1998.

Ekspor Thailand yang sebagian besar mesin dan komponen elektronik, komoditas pertanian, dan perhiasan, terus mendorong perekonomian. Krisis keuangan global 2008-2009 sangat mengurangi ekspor Thailand. Pada 2009, perekonomian mengalami kontraksi 2,2 persen. Pada 2010, ekonomi Thailand tumbuh 7,6 persen, laju tercepat sejak 1995, karena ekspor rebound dari tingkat depresi 2009.

Protes antipemerintah selama Maret-Mei telah berdampak sementara pada kepercayaan bisnis. Sektor pariwisata terpukul keras selama protes berlangsung. Namun, pemulihan yang cepat membantu meningkatkan kepercayaan. Pasar saham Thailand tumbuh hampir 5 persen selama periode tiga-bulan pertama tahun ini. "Perekonomian Thailand mungkin akan terus tumbuh dengan baik pada 2011."

Sementara itu Indonesia menduduki peringkat ke 75 dari 134 negara tujuan bisnis terbaik. Indonesia telah melewati krisis keuangan global relatif lancar karena ketergantungan pada konsumsi domestik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan investasi baik oleh investor lokal maupun asing juga mendukung pertumbuhan yang solid.

Meskipun pertumbuhan ekonomi pada 2009 hanya 4,5 persen jauh lebih rendah dari rata-rata 6 persen sejak krisis 2008, pada 2010 pertumbuhan kembali ke tingkat 6 persen. Selama resesi, Indonesia mengungguli sebagian besar tetangga regional. Pemerintahan Yudhoyono telah membuat kemajuan ekonomi dengan memperkenalkan reformasi signifikan di sektor keuangan, termasuk pajak, bea cukai, dan penggunaan superivisi pada lembaga keuangan dan pasar modal.

Rasio utang terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun karena pertumbuhan PDB yang semakin kuat dan penata layanan fiskal yang sehat. Kondisi  ini membuat dua dari tiga lembaga kredit terkemuka meng-upgrade peringkat kredit utang Indonesia satu level di bawah investment grade.

"Sayangnya Indonesia masih berjuang dengan kemiskinan dan pengangguran, korupsi, infrastruktur, peraturan lingkungan yang kompleks, serta distribusi sumber daya yang tidak merata," tulis Forbes. (eh)

Read more

Bank Dunia: 2012, Indonesia Tumbuh 6,3%

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  

BERITA TERKAIT

• Alasan Banggar DPR Kembali Bahas RAPBN
• Hatta: RAPBN 2012 Tuntas Sebelum Reses
• Bahas RAPBN 2012, DPR Ikuti Usul Menkeu
• RI Setor Dana Infrastruktur ASEAN Rp1,08 T
• Menkeu Usul Masa Reses DPR Diundur

VIVAnews - Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan tumbuh 6,3 persen pada 2012 atau lebih rendah dari target Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 sebesar 6,7 persen. Namun, tahun ini Bank Dunia optimistis pertumbuhan Indonesia akan mencapai 6,4 persen atau sama dengan target APBN.

"Penurunan pertumbuhan ini mencerminkan berkurangnya permintaan eksternal dan melemahnya harga komoditas internasional," ujar Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Shubham Chaudhuri, di Jakarta, Selasa, 4 September 2011.

Ia menilai, meski ada krisis global dan timbul gejolak di pasar keuangan, Indonesia dinilai masih kuat menghadapi masalah ekonomi internasional. Seperti negara dengan pasar yang sedang berkembang (emerging market) lainnya, penurunan outlook pertumbuhan global dan perkembangan pasar keuangan internasional itu menyebabkan aliran keluar modal dalam bentuk portofolio dan turunnya pasar saham secara signifikan di Indonesia selama dua bulan terakhir.

Menurut dia, pasar keuangan internasional kemungkinan akan tetap bergejolak dalam jangka pendek. Namun, pertumbuhan Indonesia yang didorong permintaan domestik, kuatnya posisi fiskal, akumulasi cadangan devisa, dan kinerja pasar keuangan membuat Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk menghadapi guncangan eksternal.

"Pasar keuangan Indonesia tidak kebal terhadap guncangan eksternal dan banyak negara mengalami penurunan tajam pada posisi fiskal serta neraca keuangan sektor swasta pada 2008. Namun, Indonesia tetap menunjukkan kinerja ekonomi yang kuat," tuturnya.

Shubham menjelaskan, investasi dan konsumsi domestik Indonesia mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 6,5 persen pada kuartal I-2011 dan turunnya inflasi pangan sepanjang tahun. Kuatnya permintaan domestik merupakan salah satu faktor untuk menarik penanaman modal asing dan portofolio dalam jumlah cukup besar selama 2010 dan semester I-2011.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle menambahkan, eksposur perdagangan langsung di Indonesia terhadap penurunan yang dialami pasar-pasar di AS dan Uni Eropa relatif terbatas dibandingkan negara-negara sekawasan. Namun, aliran masuk modal ke Indonesia tetap terpengaruh oleh perubahan sentimen investor.

“Yang benar-benar mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat pada masa-masa gejolak dunia saat ini adalah kualitas dari respons kebijakannya,” papar Stefan.

Stefan menjelaskan, kemajuan reformasi struktural yang penting, seperti reformasi subsidi energi dan pembebasan tanah, serta peningkatan infrastruktur, tidak hanya akan membantu mengangkat prospek pertumbuhan Indonesia menjadi lebih tinggi, tetapi juga dapat mendorong kepercayaan investor dalam jangka pendek. (art)

Read more

BPK: 305 Kasus Terindikasi Pidana Rp33 T

Ketua BPK Hadi Purnomo kala menyerahkan hasil audit Century ke Ketua DPR (Antara/ Ismar Patrizki)

BERITA TERKAIT

• BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp7,7 T
• BPK Tak Puas Kinerja Keuangan Pemerintah
• Alasan Skor Audit Keuangan Polri Tertinggi
• Temuan BPK Soal Kerugian Rp249 M Diabaikan
• Laporan Keuangan Daerah Tak Wajar Meningkat

VIVAnews - Sejak 2003 hingga semester I-2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya telah menyampaikan laporan yang terindikasi tindak pidana sebanyak 305 kasus senilai Rp33,66 triliun. Laporan tersebut diserahkan kepada sejumlah lembaga penegak hukum.

Dari Jumlah tersebut, laporan yang telah ditangani pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 166 kasus.

"Sisa kasus yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindak lanjutnya sebanyak 139 kasus," kata Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam sambutan di sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Data BPK menunjukkan, dari laporan yang sudah diserahkan tersebut, sebanyak 41 kasus sudah masuk pelimpahan kepada penyidik, telaahan gelar perkara dan penelitian 21 kasus, penyelidikan 24 kasus, penyidikan 10 kasus, proses sidang 1 kasus, penuntutan 11 kasus, vonis atau banding 47 kasus, dan dihentikan sebanyak 11 kasus.

Secara umum, sejak 2005 hingga semester I-2011, BPK mengaku telah memberikan 191.757 rekomendasi senilai Rp103,19 triliun kepada lembaga terkait. Rekomendasi itu harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

Hadi mengatakan, sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK telah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang diserahkan BPK. Hasil pemantaaun tersebut menunjukkan beberapa hasil, yaitu:

Pertama, 106.058 rekomendasi senilai Rp37,87 triliun atau sekitar 55,30 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Kedua, sebanyak 40.841 rekomendasi senilai Rp40,41 triliun atau sekitar 21,29 persen ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut.

Ketiga, sebanyak 44.858 rekomendasi senilai Rp24,91 triliun atau 23,39 persen belum ditindaklanjuti.

"Entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dari 2005 sampai semester I-2011 berupa penyetoran kas/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp25,57 triliun," kata Hadi.

BPK juga mengungkapkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara dan daerah pada semester I-2011 yang menunjukkan antara lain sebanyak 85.139 kasus senilai Rp17,93 triliun ditemukan terjadi sejak akhir 2004 hingga semester I-2011.

Penyelesaian berupa angsuran terpantau sebanyak 18.297 kasus senilai Rp1,81 triliun, sedangkan pelunasan sebanyak 22.992 kasus senilai Rp4,84 triliun. "Dan penghapusan kerugian negara atau daerah telah dilakukan atas 117 kasus senilai Rp10,20 miliar," tuturnya. (art)

Read more

4 Hari Lagi, Audit Divestasi Newmont Kelar

Kegiatan penambangan tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara (VIVAnews/Hadi Suprapto)

BERITA TERKAIT

• ESDM: Freeport & Newmont Belum Mau Negosiasi
• Kuartal II, Newmont Setor Rp3,2 T ke Negara
• Audit Divestasi 7% Saham Newmont Dekati Akhir
• Alasan BPK Hanya Audit 7% Saham Divestasi NNT
• BPK: Audit Newmont, Kemenkeu Kooperatif

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan hasil audit  Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) mengenai pembelian 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah akan selesai dalam empat hari mendatang.

Audit PDTT tersebut merupakan permintaan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk memeriksa alasan di balik keputusan Kementerian Keuangan membeli jatah saham divestasi dari perusahaan tambang tembaga dan emas tersebut.

"Yang menjadi penanggung jawab (‎Taufiqurrahman) Ruqi dan saya," ujar Anggota BPK, Ali Masykur Musa saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Sebelumnya, kepastian pembelian saham divestasi Newmont diperoleh setelah dilakukan penandatangan perjanjian jual beli saham divestasi antara pemerintah yang diwakili Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Soritaon, dengan pihak Newmont. Penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan pada 6 Mei 2011.

Dalam transaksi tersebut, pemerintah Indonesia membeli saham divestasi 2010 tersebut dengan nilai US6,8 juta. Harga tersebut lebih rendah dari penawaran yang semula diajukan Newmont sebesar US1 juta.

Menurut Ali Masykur, saat ini hasil temuan audit telah diperoleh dan sedang dilakukan proses penyusunan. Dirinya dalam pemeriksaan ini membidangi permasalahan pertambangan, sedangkan rekannya, Taufiqurrahman Ruqi, membidangi persoalan PDTT.

Dalam hasil audit tersebut, Ali Masykur menegaskan, pembelian saham divestasi Newmont akan ditelaah dari sisi investasi atau penyertaan modal pemerintah. Untuk membedahnya, BPK akan menggunakan landasan hukum berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Diskusinya sangat mendalam di situ," ujar Ali Masykur.

Sebelumnya, BPK melansir hasil temuan audit PDTT selama semester I-2010. BPK setidaknya menemukan 899 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 1.251 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Ketua BPK Hadi Purnomo menjelaskan, nilai temuan tersebut sebesar Rp5,89 triliun yang terdiri atas kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, dan ketidakefisienan. "Dan ketidakefektivan yang dapat dinilai dengan uang," ujarnya.

Selain temuan yang dapat dinilai dengan uang tersebut, dia melanjutkan, BPK juga menilai adanya kelemahan dalam SPI dan administrasi yang memerlukan perbaikan SPI atau tindakan administratif. (art)

Read more

Ini Tarif Baru 12 Ruas Tol

Jalan tol Cipularang (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

BERITA TERKAIT

• Mulai 28 September, Tarif 10 Ruas Tol Naik
• Pembangunan Jalan Tol Dibuat Lebih Aman
• Mangkrak, Tol Ruas Depok-Antasari Dibangun
• Tol Trans Jawa, 15 Lahan Siap Dibebaskan
• Usai Lebaran, Tarif Tol Bakal Naik 12%

VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 277/KPPS/M/2011 tentang Penyesuaian Tarif 14 Ruas Tol pada tanggal 27 September 2011. Tarif tol baru tersebut berlaku pada 7 Oktober 2011, pukul 00.00 WIB.

Menurut Menteri PU, Djoko Kirmanto, sesuai Undang-Undang Nomor 38/2004, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali, dengan perhitungan tarif baru = tarif lama (1 + inflasi).

"Dari 14 ruas tol yang rencananya dinaikkan, hanya 12 ruas tol yang mengalami kenaikan tarif sekitar Rp500-2.500," kata Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com di Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Penetapan kenaikan tarif itu, dia melanjutkan, merupakan pembulatan dari hasil perkalian dengan inflasi dan jarak tol. "Tentunya, penyesuaian tarif tol berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPJT, yakni kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi," tutur Djoko.

Djoko mengatakan, ada dua ruas tol yang tidak naik karena pengaruh pembulatan tarif ke bawah. Yakni, hasil penghitungan tarif di bawah Rp250 tidak dinaikkan, tapi tetap dicatat untuk perhitungan tarif ruas tersebut pada dua tahun kemudian. "Dua ruas tol ini adalah tol Semarang A-B-C dan tol Ujung Pandang," ujarnya.

Sementara itu, penyesuaian tarif tol dilakukan dalam upaya memperbaiki iklim investasi di bidang infrastruktur. Dengan adanya perubahan iklim investasi tersebut diharapkan banyak investor yang berminat berinvestasi di bidang infrastruktur. Investasi itu khususnya jalan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

Berikut ini daftar tarif tol baru yang mengalami penyesuaian:
1.  Jakarta-Bogor-Ciawi naik dari Rp6.500 menjadi Rp7.000
2.  Jakarta-Tangerang naik dari Rp4.000 menjadi Rp4.500
3.  Surabaya-Gempol naik dari Rp3.000 menjadi Rp3.500
4.  Cikampek-Purwakarta-Padalarang naik dari Rp27.500 menjadi Rp29.500
5.  Padalarang-Cileunyi naik dari Rp6.500 menjadi Rp7.000
6.  Dalam Kota Jakarta naik dari Rp6.500 menjadi Rp7.000.
7.  Belawan-Medan-Tanjung Morawa naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500
8.  JORR (Ulujami-Cilincing) naik dari Rp7.000 menjadi Rp7.500
9.  Ulujami-Pondok Aren naik dari Rp2.000 menjadi Rp2.500
10. Palimanan-Kanci naik dari Rp8.500 menjadi Rp9.000
11. Serpong-Pondok Aren naik dari Rp4.000 menjadi Rp4.500
12. Tangerang-Merak naik dari Rp28.500 menjadi Rp31.000

(art)

Read more

Indonesia-India Targetkan Perdagangan US$25 M

Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu (ANTARA/Fanny Octavianus)

BERITA TERKAIT

• Defisit Perdagangan dengan China Mulai Turun
• Oktober, Ekspor Mulai Turun
• Aturan Devisa Ekspor Terbit Hari Ini
• Komoditas RI yang Jadi Incaran China
• Indonesia Cetak Rekor Ekspor Bulanan

VIVAnews - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Perdagangan India Anand Sharma menyepakati pencapaian target volume perdagangan antara kedua negara sebesar US miliar atau sekitar Rp223,21 triliun hingga 2015.

"Kami menyepakati membentuk dua working group yaitu working group on trade investment dan working group on trade facilitation and resolution. Pembentukan working group tersebut sebagai upaya kedua negara untuk lebih meningkatkan laju perdagangan bilateral," ungkap Mari Elka Pangestu, saat konferensi pers di Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Kedua negara melakukan pertemuan dalam rangka Pertemuan Pertama Indonesia-India Bilateral Trade Ministers Forum (BTMF) dan Konsultasi Pra-Negosiasi Indonesia India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (II-CECA).

BTMF adalah forum pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan Indonesia dan India yang dilakukan setiap dua tahun sekali untuk membicarakan upaya peningkatan ekonomi dan kerjasama perdagangan kedua negara.

"India adalah emerging market yang besar bagi Indonesia. India menduduki peringkat keempat sebagai negara tujuan ekspor nonmigas yaitu sebesar US,8 miliar pada 2010 dan tujuh bulan pertama pada 2011 mencapai US6 miliar," ujar Mari.

Selain itu, dalam pertemuan hari ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Gubernur Kalimantan Timur dan National Alumunium Company Limited mengenai Technical Cooperation on Alumunium Smelter dan pembangkit listrik tenaga batubara di Kalimantan Timur.

"Investasi tersebut diperkirakan senilai US miliar, smelter alumunium sebesar 0,5 juta metrik ton dan pembangkit listrik sebesar 1.250 megawatt," kata Mari.

Ekspor Indonesia ke India pada semester I-2011 sebesar US,9 miliar atau naik 55,03 persen. Sedangkan impor Indonesia mencapai US,3 miliar pada periode yang sama.

Sementara itu, India sendiri berada di peringkat 16 sebagai negara asal investasi di Indonesia, yaitu pada semester I-2011, nilai investasi India di Indonesia US,3 juta dengan jumlah proyek 27.

Komoditi ekspor utama Indonesia ke India antara lain palm oil, coal briquettes, coconut, dan chemical wood. Sementara itu, komoditi utama Indonesia dari India di antaranya adalah petroleum oil, kamera televisi, dan truk.

Read more

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp7,7 T

Ketua BPK Hadi Purnomo (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• BPK Tak Puas Kinerja Keuangan Pemerintah
• Alasan Skor Audit Keuangan Polri Tertinggi
• Temuan BPK Soal Kerugian Rp249 M Diabaikan
• Laporan Keuangan Daerah Tak Wajar Meningkat
• BPK: Semester II, Negara Rugi Rp3,87 Triliun

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan pihaknya menemukan sebanyak 3.463 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,71 triliun. Temuan itu merupakan hasi laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2011.

Hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS I tahun 2011 tersebut memeriksa sebanyak 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun.

"Dari total temuan BPK tersebut, sebanyak 3.463 kasus senilai Rp7,71 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan," kata Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam sambutan di Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Hadi mengatakan, dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,71 triliun tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp136,77 miliar selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa.

Selain itu, BPK mengungkapkan temuan pemeriksaan lain berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan yang mencapai 7.967 kasus senilai Rp18,96 triliun. "BPK juga menemukan berbagai kelemahan administrasi dan Sistem Pengendalian Internal (SPI)," terangnya.

Dalam melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK setidaknya menemukan 899 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 1.251 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hadi menjelaskan, nilai temuan tersebut sebesar Rp5,89 triliun yang terdiri atas kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan. "Dan ketidakefektivan yang dapat dinilai dengan uang," ujarnya.

Selain temuan yang dapat dinilai dengan uang tersebut, dia melanjutkan, BPK juga menilai adanya kelemahan dalam SPI dan administrasi yang memerlukan perbaikan SPI atau tindakan administratif.

Untuk diketahui, total objek pemeriksaan BPK dalam semester I-2011 itu sebanyak 682 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 14 objek pemeriksaan, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Sebanyak 208 objek pemeriksaan.

Objek pemeriksaan keuangan meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan badan lainnya termasuk BUMN. (art)

Read more

Pulih, Menteri BUMN Minta Waktu Bertemu SBY

Menteri Negara Urusan BUMN Mustafa Abubakar (ANTARA/Jafkhairi)

BERITA TERKAIT

• Sudah Pulih, Menteri BUMN Kembali Rabu
• RS Singapura Nyatakan Menteri BUMN Sembuh
• Hatta: Tugas Menteri BUMN Ditangani Deputi
• Menteri BUMN Jalani Pemulihan di RS Singapura
• "Mustafa Sudah Bisa Becanda dengan Presiden"

VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar meminta waktu bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden RI Boediono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, guna melaporkan kondisi terakhir kondisi kesehatannya.

Mustafa dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air pada Rabu, 5 September 2011. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim dokter di salah satu rumah sakit di Singapura telah memberikan izin kepada mantan Direktur Utama Perum Bulog tersebut untuk pulang.

"Saya perkirakan ketika tiba di Jakarta, Beliau (Mustafa Abubakar) akan meminta waktu untuk bertemu dengan Bapak Presiden, Bapak Wapres dan Bapak Menko Perekonomian untuk melaporkan kondisi kesehatannya," kata Sekretaris Pribadi Menteri BUMN, Faisal Halimi, melalui sambungan telepon dari Singapura kepada VIVAnews.com di Jakarta, Senin 3 Oktober 2011.

"Tempo hari Pak Presiden sendiri yang menganjurkan kepada Bapak (Mustafa Abubakar) untuk konsentrasi pada pemulihan kesehatannya," kata Faisal.

Setelah proses pemulihan selesai, ujar Faisal, Menteri BUMN menganggap perlu melaporkan kondisi kesehatannya, setelah lebih dari satu bulan menjalani perawatan di rumah sakit.

Pada pertemuan itu, Mustafa berharap para pimpinannya tersebut akan memutuskan apakah dirinya bisa langsung bekerja atau tidak. "Nanti, untuk keputusan langsung bekerja atau istirahat beberapa hari ada di tangan Pak Presiden, Pak Wapres dan Pak Menko Perekonomian," ujar Faisal.

Mustafa Abubakar memutuskan untuk menjalani proses pemulihan di salah satu rumah sakit di Singapura sejak 3 September lalu. Dia sempat dirawat di rumah sakit di Jakarta setelah mengalami sakit perut sekitar pukul 04.00 WIB pada 23 Agustus 2011. Dari hasil pemeriksaan dokter, diketahui Mustafa mengalami penyumbatan pada saluran jantung.

Sakitnya Mustafa Abubakar memunculkan isu bahwa mantan Plt Gubernur Nanggroe Aceh ini akan masuk dalam daftar menteri yang akan diganti. Sejumlah nama telah digadang-gadang untuk menggantikan posisinya. Dua di antaranya adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan dan Direktur Utama BRI Soyan Basir. (kd)

Read more

Perusahaan Prajogo Dapat Pinjaman US$465 Juta

Prajogo Pangestu (Forbes)

BERITA TERKAIT

• Siam Cement Beli Perusahaan Prajogo Rp3,76 T
• Perusahaan Prajogo Kaji Tambah Saham Publik
• Taipan Prajogo Pangestu Bikin Terminal Elpiji
• Erwin Ciputra Nahkodai Merger Bisnis Prajogo
• KPPU Restui Merger Raksasa Bisnis Prajogo

VIVAnews - Perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari perbankan nasional maupun internasional sebesar US5 juta setara Rp4,18 triliun. Fasilitas modal kerja tersebut termasuk fasilitas revolving credit sejumlah US juta.
 
"Fasilitas modal kerja akan digunakan untuk mendukung operasional usaha Perseroan dan menyediakan platform untuk pertumbuhan perseroan di masa mendatang," kata Corporate Secretary & Investor Relations Director Chandra Asri Petrochemical, Suryandi, dalam keterangan tertulis yang diterima VIVAnews.com, Senin, 3 Oktober 2011.

Suryandi mengungkapkan sebanyak tujuh bank ikut berpartisipasi dalam pembiayaan tersebut, di antaranya DBS Bank, Standard Chartered Bank, Bank Central Asia, HSBC, Bank Danamon, ANZ dan BNI. Dalam fasilitas pinjaman itu, DBS Bank bertindak sebagai Collateral Agent.

"Tersedianya fasilitas ini jelas menunjukkan bahwa Perseroan memiliki dukungan dan kepercayaan dari bank nasional maupun regional yang terkemuka," lanjut Suryandi.
 
Dia mengatakan dengan dukungan pinjaman tersebut, perseroan optimistis akan tetap solid di tengah gejolak kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

Chandra Asri merupakan perusahaan petrochemical terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan gabungan antara PT Chandra Asri dengan PT Tri Polyta Indonesia Tbk, yang keduanya milik taipan Prajogo Pangestu.

Pada tahun ini, Chandra Asri gencar menggelar sejumlah aksi korporasi untuk membangun bisnisnya. Di antara rencana bisnis yang disiapkan adalah menambah kapasitas pabrik polyefin, peningkatan kapasitas produksi ethylene dari 600 ribu ton menjadi 1 juta ton per tahun, dan polyethylene dari 320 ribu ton menjadi 540 ribu ton dalam kurun waktu 3 - 5 tahun mendatang.

Chandra Asri juga akan membangun terminal gas minyak cair atau elpiji di Cilegon, Banten senilai US0 juta. Perusahaan ini akan menggandeng perusahaan energi asal Singapura, Vopak Asia Pte Ltd.

Seluruh aksi korporasi tersebut akan dibiayai dari dana hasil penerbitan saham baru (right issue) yang digelar perusahaan.

Read more

Kriteria Tambang Bidikan Semen Gresik

Aktivitas tambang batu bara (REUTERS/David Stanway)

BERITA TERKAIT

• Langkah Semen Gresik Antisipasi Krisis
• Akuisisi Batubara, Semen Gresik Siapkan Rp1 T
• Semen Gresik Incar Tambang Batu Bara
• Anak Usaha Semen Gresik Hentikan Ekspor
• Semen Padang Yakin Produksi Tak Terganggu

VIVAnews - PT Semen Gresik Tbk menegaskan keseriusannya untuk mengakuisisi perusahaan pemilik kuasa pertambangan (KP) batu bara di Tanah Air. Dengan anggaran internal sebesar Rp500 miliar, perusahaan berharap bisa menambah pasokan batu bara dengan kandungan 5.000 kalori.

Namun, hingga kini, Semen Gresik mengaku belum menemukan perusahaan yang cocok untuk diakuisisi.

"Sekarang masih mencari-cari sumbernya, dan kalau ada yang menawarkan kami akan lakukan survei. Jadi, belum ketemu yang cocok," kata Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Soetjipto kepada VIVAnews.com di Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2011.

Dwi mengatakan, dalam mengakuisisi perusahaan tambang batu bara itu, perusahaan telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria yang diminta itu adalah kualitas batu bara sesuai kebutuhan perusahaan. Kualitas tersebut selanjutnya harus beriringan dengan cadangan batu bara yang dimiliki KP tersebut.

Kriteria selanjutnya yang diminta oleh Semen Gresok adalah perusahaan harus sudah bisa memperhitungkan risiko dari KP batu bara yang akan dibeli. Maksudnya, KP tersebut setidaknya sudah beroperasi sedikit demi sedikit.

"Yang kami cari, sudah mulai dibuka tambang, meskipun sedikit," kata Dwi.

Alasan itu dipilih karena perusahaan menganggap KP batu bara yang belum digarap akan membuat proses eksplorasi yang lebih lama lagi. "Kalau misalnya masih buta dan masih bentuknya hutan, kan nggak kelihatan," kata dia.

Kebutuhan Semen Gresik untuk mengakuisisi KP batu bara memang cukup mendesak. Alasannya, perseroan berharap bisa memasok sekitar 10 persen kebutuhan batu bara dari perusahan yang akan diakuisisinya.

Semen Gresik mencatat kebutuhan batu bara untuk kelompok usaha Semen Gresik diperkirakan mencapai 3 juta ton. Total kebutuhan tersebut ditaksir akan bertambah menjadi 4 juta ton jika perusahaan memiliki satu pabrik baru lagi.

Bahkan, kebutuhan konsumsi batu bara pada tahun-tahun berikutnya diperkirakan terus meningkat di atas 6,5 juta ton per tahun mulai 2015. Lonjakan kebutuhan batu bara itu seiring peningkatan kapasitas terpasang perseroan yang ditargetkan mendekati 30 juta ton semen per tahun. (art)

Read more

Hatta Keluhkan Lambannya Aksi Korporasi BUMN

Kantor Kementerian BUMN  

BERITA TERKAIT

• Menteri Hatta: BUMN Rugi Harus Ditutup
• Inilah Pemenang Annual Report Award 2010
• Larang Parsel Lebaran, BUMN Tak Mau Dicurigai
• 10 BUMN Berkapitalisasi Pasar Terbesar
• Ini BUMN Paling Untung

VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai banyaknya aturan pemerintah menyangkut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan perusahaan pemerintah lambat dalam menjalankan aksi korporasinya. 

"Kinerja BUMN belum optimal. Banyak yang dibenahi, bagaimana mengelola  raksasa-raksasa yang besar. BUMN Asia itu size-nya sama dengan BUMN kita," kata Hatta yang menjabat sebagai Menteri BUMN Ad Interim di sela seminar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Hatta mengungkapkan, aturan yang bersinggungan dengan BUMN di antaranya Undang-undang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU bersifat sektoral, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tindak Pidana Korupsi, serta aturan menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab negara.

Semua aturan yang ada tersebut, dinilai Hatta sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan perusahaan pelat merah tidak bisa leluasa menjalankan bisnisnya.

"Korporat tidak bisa melakukan aksi korporasi dengan cepat karena playing field-nya tidak sama," kata Hatta.

Hatta menilai, BUMN seharusnya menjadi perusahaan-perusahaan yang mampu berdaya saing lewat level of playing field yang sama dengan kalangan swasta. "Praktiknya harus penuhi standar internasional. Kalau ini tidak diselesaikan, kecepatan dan keberanian untuk mengambil keputusan akan jadi persoalan yang besar," ujar Hatta.

Hatta melanjutkan, persoalan mendasar yang terjadi di Kementerian BUMN saat ini adalah transformasi budaya kerja terkait peran kepemimpinan.

"Saya sebagai Menteri Ad Interim BUMN kesulitan mencari direksi BUMN. Tantangannya, harus memiliki lembaga assessment yang sangat kredibel, tidak diintervensi mana pun. Kalau diintervensi parpol dan tangan-tangan pemerintah, leadership rapuh. Jauhi itu, kalau kita mau membenahi BUMN," kata Hatta.

Hatta berharap agar seluruh pihak bisa menganggap upaya restrukturisasi di BUMN sebagai sesuatu hal yang penting. "Harus bisa. Kita harus menuju kepada IPO (penawaran umum perdana saham), sehingga pasar modal semakin kuat, sehingga lebih transparan dan akuntabel," tegas Hatta. (art)

Read more

Dana Robert ke Budi Mulya Pengalihan Isu

Bank Century (VIVAnews/Tri Saputro)

BERITA TERKAIT

• KPK Pernah Tanyakan Dana Robert ke Budi Mulya
• Perlu Dikembalikan Fungsi Pengawasan DPR
• Din Desak KPK Tuntaskan Kasus Century
• KPK Akan Panggil Budi Mulya
• BPK: Bukan Kami Bocorkan Audit Century

VIVAnews - Triyanto selaku pengacara Robert Tantular menyesalkan audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lebih fokus pada masalah-masalah di luar bailout Rp6,7 triliun ke Bank Century. Salah satu masalah yang dipersoalkan pengacara adalah aliran dana dari Robert ke Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

"Ada semacam skenario pengalihan isu supaya ada korban. Paling penting kan dana bailout alirannya ke mana saja. Uang negara ada di situ. Benar tidak uang itu dikucurkan dalam rangka penyelamatan bank," kata Triyanto dalam perbincangan dengan VIVAnews.com di Jakarta, Rabu 5 Oktober 2011.

Dia pun lantas menyesalkan aliran dana ke Budi Mulya yang justru dibocorkan ke publik. Menurut dia, masalah Budi Mulya ini tidak ada kaitan dengan bailout. "Yang membocorkan pasti BPK, kan mereka yang sedang mengaudit. Kenapa malah mengaudit masalah sebelum bailout?" tanya Triyanto.

Triyanto menjelaskan, aliran dana dari Robert ke Budi Mulya terjadi Agustus 2008 dan itu pun diambil dari kas perusahaan properti milik kliennya, PT Central Budi Indah. "Sedangkan bailout itu kan November," ujarnya.

Meski demikian, dia menyatakan siap jika Dewan Perwakilan Rakyat memanggil kliennya lagi untuk diklarifikasi masalah ini. Namun, dia tetap menegaskan bahwa DPR merupakan lembaga politis yang di dalamnya diwarnai tawar-menawar. "Kalau mau benar di ranah hukum, bagaimana penyimpangan Rp6,7 triliun itu?" tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan justru mempertanyakan pihak yang membocorkan audit forensik Bank Century itu. Sebab, saat ini audit Century masih dikerjakan dan belum selesai, sehingga tidak mungkin diumumkan ke publik.

Menurut Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, saat ini tim audit tengah bekerja menelusuri aliran dana dari transaksi yang banyak dan kredit-kredit fiktif. "Itu komitmen kami agar selesai," ujar dia di Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Hasan bahkan menjamin data yang banyak dibicarakan itu bukan keluar dari pihak internal BPK. Anggota BPK akan memegang teguh kode etik yang diembannya. BPK juga selalu mengevaluasi kinerja anggota tim auditor. (art)

Read more

Tarif Tol Naik, Ini Kata Pengusaha

Jalan Tol (Antara/ Jafkhairi)

BERITA TERKAIT

• Ini Tarif Baru 12 Ruas Tol
• Mulai 28 September, Tarif 10 Ruas Tol Naik
• Pembangunan Jalan Tol Dibuat Lebih Aman
• Mangkrak, Tol Ruas Depok-Antasari Dibangun
• Tol Trans Jawa, 15 Lahan Siap Dibebaskan

VIVAnews - Pengusaha menilai kenaikan tarif tol akan mempengaruhi biaya distribusi dan pasokan barang.  Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi Siswaja Lukman, mengatakan bahwa kenaikan tarif akan berdampak dalam dua hal, distribusi barang dan pasokan bahan baku. "Itu pengaruhnya," kata dia ketika dihubungi VIVAnews.com, Rabu, 5 Oktober 2011.

Sebab, kata Adhi, proses distribusi dan pasokan bahan baku dilakukan melalui jalur tol sehingga dipastikan akan ada kenaikan biaya distribusi. Namun, mengenai persentasenya, Adhi mengaku belum menghitung.

Kenaikan tarif tol, lanjutnya, akan berpengaruh terhadap harga jual produk makanan dan minuman. "Kalau memungkinkan kenaikan biaya tol akan kami serap, tetapi kalau tidak terpaksa kami menaikkan harga jual," tutur Adhi.

Ketua Bidang Perdagangan, Logistik, dan Perhubungan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Harry Warganegara, menilai naiknya tarif tol di sejumlah ruas tak akan berpengaruh banyak terhadap ongkos transportasi barang dan jasa. Sebab, ongkos tol hanya sebagian kecil dari total ongkos produksi.

"Sayangnya pengusaha Indonesia sering latah, kalau tarif tol naik 20 persen harga barang juga naik 20 persen," kata dia saat berbincang dengan VIVAnews.com. "Kondisi ini yang membuat harga barang semakin tidak kompetitif."

Agar semakin kompetitif, Harry mengatakan, pemerintah justru harus memperbaiki infrastruktur. Selama ini biaya mahal distribusi sering terjadi akibat antrean truk di pelabuhan, kemacetan, dan jalanan yang rusak.  "Apalagi jalan tolnya sedikit. Hanya ada di Jawa. Itu saja terbatas.

Harry menilai, kenaikan tarif tol ini wajar, mengingat tarif tol di Indonesia masih murah. "Ini yang menyebabkan investor enggan masuk ke jalan tol." katanya.

Sebelumnya, Kementerian PU mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 277/KPPS/M/2011 tentang Penyesuaian Tarif 14 Ruas Tol pada tanggal 27 September 2011. Tarif tol baru tersebut berlaku pada 7 Oktober 2011, pukul 00.00 WIB.

Menurut Menteri PU, Djoko Kirmanto, sesuai Undang-undang Nomor 38/2004, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali, dengan perhitungan ada penambahan inflasi.

Read more

Deutsche: Perbankan RI Kuat Saat Krisis

Ilustrasi perbankan nasional (VIVAnews/Muhamad Solihin)

BERITA TERKAIT

• Kemana Bank Menyalurkan Kreditnya?
• 180 Tahun, Pengguna Tabungan Hanya 60-70 Juta
• Suku Bunga Kredit Cuma Turun Sedikit
• Kredit Kendaraan & Multiguna Masih Favorit
• Bank Masih Anti Kucurkan Kredit untuk Mal

VIVAnews - Bank besar Jerman dan Eropa, Deutsche Bank, menyatakan perbankan Indonesia termasuk di antara bank-bank yang paling kuat di tengah tingginya tekanan keuangan akibat guncangan keuangan global.

Dalam riset Deutsche Bank bertajuk “Global Banks–Credit Quality in a Deleveraging World” dinyatakan bahwa perbankan di Indonesia akan lebih tahan terhadap lonjakan tajam kredit macet dan penurunan laba dibanding perbankan di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.

“Bank-bank di Indonesia memiliki ketahanan dan kesiapan yang baik untuk menghadapi risiko resesi dan guncangan hebat pada sistem perbankan internasional," demikian laporan riset Deutsche Bank yang diterima VIVAnews.com, Rabu, 5 Oktober 2011.

Dengan level kredit yang relatif rendah pada perekonomian Indonesia dan tingginya tingkat kapitalisasi bank, Deutsche berharap Indonesia dapat memperoleh manfaat dari akses kredit yang baik dalam beberapa tahun ke depan.

Riset ini juga mengukur risiko sistem perbankan sejumlah negara berdasarkan beberapa kriteria, termasuk risiko makro ekonomi, risiko sistemik, ketahanan bank terhadap lonjakan tajam provisi kredit macet dan laba pra provisi yang tertekan. Masing-masing dari sembilan faktor risiko kunci dinilai dengan skala antara 1 sampai 5, dengan 5 berarti paling berisiko.

Berdasarkan skor ‘peta bahaya’ ini, Indonesia memperoleh skor 19 dari 45, yang menjadikan sistem perbankan Indonesia termasuk peringkat teratas di antara negara berkembang, di belakang Meksiko (17) dan Thailand (16). Sebaliknya, negara-negara maju di dunia menduduki peringkat bawah, seperti Prancis memperoleh nilai 24, sedangkan Inggris dengan nilai 23 dan Amerika Serikat 22.

Yunani dan Portugal memperoleh nilai 33, sedangkan Spanyol dan Irlandia masing-masing meraih skor 32. Jerman, Jepang, Australia, Swedia, dan Israel menduduki peringkat lima teraman untuk sistem perbankan negara maju berdasarkan kriteria tersebut.

“Kebijakan fiskal pemerintah yang disiplin memungkinkan level kredit Indonesia ada di bawah 30 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan memastikan terjaganya kapasitas bank untuk tetap memberikan pinjaman dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tulis laporan tersebut.

Studi ini juga mencatat bahwa sistem perbankan Indonesia berada dalam posisi kuat untuk menghadapi gejolak kredit dengan rata-rata rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 100 persen dan bisa mencapai 321 persen pada beberapa kasus.

Persentase NPL yang diproyeksikan dari semua pinjaman di Indonesia pada 2011 adalah 1,5 persen, jauh lebih baik dibandingkan Yunani (13,5 persen), Irlandia (11,4 persen), Brasil (9 persen), dan rata-rata negara berkembang (2,4 persen).

Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa bank-bank di negara berkembang memperoleh nilai yang sedikit lebih baik pada ‘peta bahaya’ daripada negara maju, dengan risiko paling rendah dimiliki oleh Meksiko, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea.

Namun, kredit tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi terus meningkat dalam waktu yang akan datang, inflasi harga aset, dan intervensi pemerintah dalam praktik kredit telah menempatkan Brasil, India, Rusia, dan China di posisi terendah dalam peta bahaya negara berkembang. (art)

Read more

Kasus Jual iPad, Jaksa Abaikan Permendag

Randy dan Dian pada saat menjalani persidangan (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

BERITA TERKAIT

• Jaksa Tolak Pembelaan Tersangka Kasus iPad
• Samsung Pernah Suplai Screen untuk iPad
• iPad 3 Akan Hadir Dengan Baterai Lebih Tipis
• iPad 3 Diluncurkan Awal Tahun 2012?
• Saksi Kasus iPad: Dian Bukan Penjual

VIVAnews - Setelah Randy dan Dian terkena kasus jual beli iPad yang tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia, kini giliran Calvin alias Winoto dan Charlie Sianipar terkena kasus yang sama.

Juru Bicara Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Gunarto, mengatakan, dari kasus iPad yang terjadi, seharusnya mereka tidak layak untuk disalahkan. Karena, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2009 yang memuat produk-produk telekomunikasi yang diharuskan melampirkan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia.

"Ini menimbulkan keprihatinan kita bahwa kelihatannya jaksa tidak mau melihat Permendag ini," kata Gunarto dalam konferensi pers usai diskusi yang melibatkan pihak penyidik kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, akademisi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Gabungan Elektronika (Gabel) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2011.

Menurut Gunarto, dalam kasus penjual iPad ini, terdapat kesalahan dalam memaknai aturan yang ada. Jaksa, lanjut Gunarto, menjerat penjual karena melanggar Pasal 62 ayat (1) pengganti Pasal 8 ayat (1) huruf J Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal tersebut, pelaku dijerat karena tak memiliki buku manual berbahasa Indonesia.

Padahal, Gunarto menjelaskan, dalam pasal tersebut disebutkan juga harus mengacu kepada ketentuan perundangan yang ada yaitu Permendag Nomor 19/2009 mengenai Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna jual.

Dalam aturan Permendag ini, kata Gunarto, produk ipad belum termasuk dari daftar 45 produk telekomunikasi yang diwajibkan melampirkan petunjuk manual berbahasa Indonesia.

"Dalam diskusi tadi memperlihatkan jaksa tak melihat aturan ini, tapi langsung menginduk pada pasal delapan," kata dia.

Hal ini terjadi, kata Gunarto, karena sebelumnya pernah ada kasus yang sama dan telah memiliki ketetapan hukum, dan penjualnya tak melakukan banding. Sebenarnya, Gunarto mengatakan, pihaknya mengapresiasi siapa pun yang menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu untuk melihat kasus ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan BPKN, penggunaan UU Perlindungan Konsumen masih amat minim. BPKN pernah melakukan survei di 28 kota besar di Indonesia yang kemudian hasilnya 23 kota di antaranya, tanpa menyebutkan kota mana saja, pengadilan negeri di kota tersebut tidak pernah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya menyelesaikan kasus sengketa konsumen.

Sementara itu, Koordinator Penelitian dan Pengembangan BKPN, Eni Suhaeni Bakri menyatakan, seharusnya dalam menyelesaikan kasus seperti ini, diharapkan semua pihak mengedepankan pertimbangan sosiologis dan etika, sehingga penggunaan hukum pidana hanya menjadi upaya terakhir menyelesaikan kasus ini.

"Salah satu contoh lainnya ialah jika ada suatu perusahaan yang mencantumkan kalimat 'barang yang dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan' pada struk pembayaran itu pun bisa terjerat aturan hukum," kata Eni.

Hal ini terjadi, Eni melanjutkan, karena kalimat itu melanggar Pasal 18 ayat 1, yang menyatakan pelaku usaha tak boleh mencantumkan klausal baku di setiap dokumen dan ini bisa dibawa ke pengadilan.

Ini juga berarti, saat ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menyempurnakan kembali ketentuan yang mengatur masalah label maupun manual untuk produk telematika seperti iPad untuk mengantisipasi salah arti aturan seperti yang terjadi saat ini. "Hubungan pelaku usaha dan konsumen juga harus dijaga kepastian hukumnya," kata dia. (art)

Read more

IHSG di Bawah 3.000 Tak Otomatis Suspen

Ketua Bapepam-LK Nurhaida (Bapepam-LK)

BERITA TERKAIT

• Krisis Global Buka Peluang Investor Lokal
• Meski Asing Banyak Jual, IHSG Tetap Naik
• Menkeu: Asing Sudah Nikmati Untung Sejak 2008
• Krisis Global Hambat Momentum Pertumbuhan RI
• Penyebab IHSG Anjlok Menurut Hatta Rajasa

VIVAnews - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menegaskan aturan penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi tidak bisa sembarangan diterapkan. Suspensi harus memperhatikan faktor-faktor di sekitarnya.

"Kalau suspensi bukan secara otomatis," ujar Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, di sela acara Investor Summit and Capital Market Expo 2011, di Jakarta, Rabu 5 Oktober 2011.

Nurhaida menegaskan, jika indeks harga saham gabungan (IHSG) turun hingga di bawah 3.000 pun bukan menjadi satu-satunya indikator bagi otoritas pasar modal untuk memberlakukan suspensi atas perdagangan saham. "Jadi, suspen tidak dapat dilihat jika IHSG di bawah 3.000. Itu bukan satu-satunya faktor," katanya.

Dalam memutuskan suspensi perdagangan saham, Bapepam-LK dan otoritas bursa memiliki berbagai pertimbangan yang harus diputuskan secara matang. Di samping berdampak positif, pengenaan suspensi juga akan memberikan dampak negatif pada investor.

Dampak negatifnya, suspensi perdagangan saham akan membuat investor kesulitan untuk melepas saham ketika harganya diprediksi terus menurun. Di sisi lain, investor yang ingin mengoleksi saham juga tidak bisa bertransaksi karena tidak ada perdagangan.

"Untuk itu, suspensi merupakan langkah terakhir dari kami dengan mempertimbangan segala kondisi," katanya.

Nurhaida juga menegaskan, otoritas pasar modal akan terus menggandeng Kementerian Keuangan dalam upayanya mewaspadai krisis ekonomi global yang berpengaruh pada pasar keuangan di Tanah Air.

"Yang kita lakukan adalah bersama Pak Menteri (Menkeu Agus Martowardojo) adalah mewaspadai semua hal dan semua pihak bekerja, baik bursa maupun Bapepam-LK, sesuai dengan SOP dan protokolnya masing-masing," katanya.

Sebagai contoh, keputusan suspensi atas perdagangan saham akan dilakukan jika Bapepam-LK telah berkomunikasi dengan pemerintah dan otoritas bursa sebagai penyelenggara dan pengawas secara langsung.

"Kemudian nanti, Bapepam-LK pada titik tertentu akan berkoordinasi dengan bursa tentang perkembangan dan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh bursa untuk diantisipasi," ungkap Nurhaida.

Selain Bapepam-LK, Nurhaida menegaskan, Bursa Efek Indonesia juga telah mempunyai prosedur standar operasional jika IHSG terus mengalami penurunan.

Namun, dengan kondisi fundamental dan kinerja emiten yang terus tumbuh, Bapepam-LK optimistis kondisi ekonomi Indonesia cukup tangguh menangkal krisis ekonomi global.

Pada kondisi itu, para investor akan menanamkan investasinya kepada negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat. "Tentunya, suatu ketika ada saatnya memang investor yang punya dana akan mencari tempat yang prospek bagi mereka untuk berinvestasi. Yaitu, negara yang ekonominya kuat," katanya. (art)

Read more

Investasi Rp2 T, Sandiaga Terbangkan Mandala

Sandiaga Salahuddin Uno (Facebook)

BERITA TERKAIT

• November, Mandala Terbang Lagi
• Sandiaga Uno Resmi Beli Mandala Airlines
• Sandiaga Uno Jadi Beli Mandala Airlines?
• Ini Alasan Sandiaga Uno Ambil Mandala
• Mandala Belum Laporkan Masuknya Saratoga

VIVAnews - Pengusaha pemilik bisnis Saratoga, Sandiaga Uno, yang telah resmi mengakuisisi saham maskapai penerbangan Mandala Air sebesar 51 persen, berencana menganggarkan dana sebesar US0 juta setara Rp2,25 triliun untuk membangun bisnis barunya tersebut.

Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk pengadaan pesawat dan modal kerja perusahaan. Maskapai yang sempat tidak beroperasi ini kembali diharapkan bisa menerbangkan pesawatnya sebelum libur akhir tahun.

“Pertama, kami sedang menghitung ulang karena sekarang ada keterlambatan dari sisi operasionalnya. Jadi, kami harapkan bisa terbang sebelum akhir tahun,” kata Sandiaga di sela acara Investor Summit and Capital Market Expo di Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2011.

Sandiaga mengungkapkan, pada awal beroperasi, Mandala diharapkan bisa mengoperasikan sekitar lima hingga 10 pesawat. Untuk kebutuhan pesawat tersebut, Sandiaga akan membawa sebanyak 10-12 pesawat yang semuanya berjenis Airbus 737. Sebanyak lima pesawat di antaranya akan menggunakan skema leasing.

“Pesawatnya sudah diidentifikasi. Jadi, begitu mendapat perizinan dari pemerintah akan mulai. Tipenya kami pakai Airbus,” ujarnya.

Sebagai perusahaan yang baru beroperasi kembali, Sandiaga tidak memasang target muluk untuk bisnis barunya tersebut. Bahkan, pesawat Mandala ini juga hanya akan melayani rute dengan jarak tempuh maksimal selama tiga jam. Rute yang disasar sendiri diharapkan domestik dan internasional.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti, mengaku bahwa Mandala Airlines akan terbang lagi pada November mendatang.

Herry mengatakan, manajemen Mandala sudah menemui dirinya dan menjelaskan rencana bisnis mereka ke depan.

Sebagai catatan, Saratoga Group, perusahaan milik Sandiaga Uno, resmi menjadi pemilik Mandala Airlines, dengan menguasai 51 persen saham. Mandala telah merampungkan perjanjian jual beli bersyarat dan berbagai dokumen legal dan komersial lainnya dengan Saratoga sebagai investor keuangan, serta Tiger Airways selaku investor strategis.

Dengan perjanjian itu, Saratoga akan memiliki saham mayoritas di Mandala, Tiger Airways sebanyak 33 persen, sedangkan sisanya akan dimiliki oleh kreditor konkuren dan pemegang saham lama.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut, semua pihak telah mendekati penyelesaian restrukturisasi Mandala, yang masa uji tuntasnya telah berlangsung selama hampir lima bulan. Saat ini, Mandala tengah dalam proses restrukturisasi dengan mengikuti aturan perundang-undangan Indonesia. (art)

Read more