- Fahri Hamzah-PKS: Saya Tak Goyah Bubarkan KPK
- Ruhut: Fahri Hamzah, Lawan Dulu Rakyat
- Menkeu: Saya Tak Tahu Soal Fee 10% Dana PPID
- Tersangka Dharnawati Keluhkan Bocornya BAP
- Menkeu Akan Tindak Oknum Penerima Suap PPID
VIVAnews- Di tengah wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan dukungannya terhadap KPK. KPK seharusnya didukung karena memiliki track record penegakan hukum yang baik.
"Untuk KPK, kita harus dukung KPK! Jika sekarang hari-hari ini banyak nuansa KPK dibubarkan, jangan dong. Justru harus kita dukung," ujar Agus Martowardojo dalam acara Investor Summit 2011 di Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Rabu 5 Oktober 2011.
Seperti diketahui Agus Martowardojo kemarin diperiksa KPK terkait suap pencairan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Kemenakertrans. Agus Marto diperiksa sebagai saksi dari tiga tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK.
Dalam kasus itu, anggota Badan Anggaran juga sebelumnya diperiksa dan menjadi saksi. Mereka adalah Ketua Banggar Melkias Marcus Mekeng, Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung, Olly Dondokambey dan Mirwan Amir. Namun sesudah dipanggil, mereka seolah-olah ingin mogok melakukan pembahasan RAPBN 2012, namun masalah itu sudah diselesaikan.
Terkait panggilan ke KPK itu, Agus tidak berkecil hati atau merasa disepelekan. "Saya justru senang bisa membantu proses KPK menjalani tugas," tambahnya.
Menurutnya kasus Kemenakertrans memiliki masalah sederhana, yaitu pejabat sipil tak bisa melakukan amanah sehingga terjadi penyelewengan. Sementara ada juga pengusaha yang ingin mencari bisnis dengan menghalalkan segala cara.
"Ada pejabat negara PNS yang melanggar, pengusaha melanggar. Sederhana. Semua jadi tak jelas. Akhirnya maling teriak maling," ujarnya.
Sementara jika ada tudingan Menkeu menerima fee, Agus membantah hal itu. "Saya bilang ya, mimpi saja tidak," tegasnya.
Agus mengajak semua pihak berpikir positif, tidak membawa suasana seolah-olah Indonesia krisis. Atau juga tidak bisa mengatasi penegakan hukum. Proses penegakan hukum harus efektif. Menurutnya untuk memproses pelanggaran hukum, penegak harus melacak motif atau mengikuti aluran uang. "Tidak usah semua masyarakat dibuat bingung. Karena KPK sudah punya track record penegakan hukum. Yang baik kok malah dibubarkan," tambahnya. (adi)
