- Menteri Hatta: BUMN Rugi Harus Ditutup
- Inilah Pemenang Annual Report Award 2010
- Larang Parsel Lebaran, BUMN Tak Mau Dicurigai
- 10 BUMN Berkapitalisasi Pasar Terbesar
- Ini BUMN Paling Untung
VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai banyaknya aturan pemerintah menyangkut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan perusahaan pemerintah lambat dalam menjalankan aksi korporasinya.
"Kinerja BUMN belum optimal. Banyak yang dibenahi, bagaimana mengelola raksasa-raksasa yang besar. BUMN Asia itu size-nya sama dengan BUMN kita," kata Hatta yang menjabat sebagai Menteri BUMN Ad Interim di sela seminar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.
Hatta mengungkapkan, aturan yang bersinggungan dengan BUMN di antaranya Undang-undang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU bersifat sektoral, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tindak Pidana Korupsi, serta aturan menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab negara.
Semua aturan yang ada tersebut, dinilai Hatta sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan perusahaan pelat merah tidak bisa leluasa menjalankan bisnisnya.
"Korporat tidak bisa melakukan aksi korporasi dengan cepat karena playing field-nya tidak sama," kata Hatta.
Hatta menilai, BUMN seharusnya menjadi perusahaan-perusahaan yang mampu berdaya saing lewat level of playing field yang sama dengan kalangan swasta. "Praktiknya harus penuhi standar internasional. Kalau ini tidak diselesaikan, kecepatan dan keberanian untuk mengambil keputusan akan jadi persoalan yang besar," ujar Hatta.
Hatta melanjutkan, persoalan mendasar yang terjadi di Kementerian BUMN saat ini adalah transformasi budaya kerja terkait peran kepemimpinan.
"Saya sebagai Menteri Ad Interim BUMN kesulitan mencari direksi BUMN. Tantangannya, harus memiliki lembaga assessment yang sangat kredibel, tidak diintervensi mana pun. Kalau diintervensi parpol dan tangan-tangan pemerintah, leadership rapuh. Jauhi itu, kalau kita mau membenahi BUMN," kata Hatta.
Hatta berharap agar seluruh pihak bisa menganggap upaya restrukturisasi di BUMN sebagai sesuatu hal yang penting. "Harus bisa. Kita harus menuju kepada IPO (penawaran umum perdana saham), sehingga pasar modal semakin kuat, sehingga lebih transparan dan akuntabel," tegas Hatta. (art)
